Skip to main content

RAKOR FINALISASI DATA KPM BLT KEMISKINAN EKSTREM


      Banjarnegara- Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI sekaligus memastikan implementasi penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2021 agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, Kemendagri dengan dipimpin oleh Plt. Sekjen Depdagri bersama 5 kementerian terkait dan BPS pada tanggal 23 Nopember 2021 telah melaksanakan ekspose para Gubernur dalam rangka persiapan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial untuk daerah prioritas Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021.

      Bertempat di ruang rapat komando Setda Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu dari 35 Kabupaten miskin ekstrem turut hadir mengikuti ekspose gubernur yang dipimpin langsung oleh Plh. Bupati Banjarnegara, diikuti oleh OPD terkait antara lain Bapelitbang, BPPKAD, Dispermades PPKB, Dinsos PPPA, Dindukcapil dan BPS.

      Dalam sambutannya Mendagri yang diwakili oleh Plt. Sekjen Depdagri menyampaikan bahwa akhir bulan November atau paling lambat awal Januari, Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem harus sudah disalurkan kepada Kelompok Penerima Manfaat, sehingga validasi data mutlak segera diselesaikan mengingat waktu yang sudah mendesak. “Payung hukum sebagai dasar dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem untuk dapat segera diselesaikan,” tegasnya.

      Terkait dengan penyiapan data penduduk miskin ekstrem by name by adress, Kabupaten Banjarnegara dalam paparan Kemendagri merupakan salah satu Kabupaten yang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara nomor : 460/801 tahun 2021 tentang Penetapan Nama dan Alamat Penduduk Miskin Ekstrem di Lokasi Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.

      Dalam kesempatan yang sama Deputi BPS menyampaikan akan melaksanakan survei pada tanggal 10 – 19 Desember 2021 untuk mengetahui efektifitas program dalam penanganan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten lokus miskin ekstrem Dengan survey ini harapannya akan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

      Aris selaku Kasubid Dana Desa Kementerian Keuangan dalam paparannya menyampaikan bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai revisi Peraturan Menteri Keuangan no. 17/PMK.07/2021 yang saat ini dalam tahap proses pengundangan. Salah satu poin dalam PMK tersebut yang sesuai dengan permasalahan di Kabupaten Banjarnegara adalah ketidakmampuan dana desa untuk mengintervensi Bansos BLT Kemiskinan Ekstrem. Pada akhir paparan disampaikan pula bahwa apabila Dana Desa tidak mencukupi untuk Top up BLT Desa, maka Kepala Desa menyampaikan Daftar Kelompok Penerima Manfaat yang belum menerima top up BLT Desa ke Kabupaten untuk kemudian dimasukkan dalam daftar penerima bantuan social dari Kabupaten menggunakan anggaran sisa earmark 8% DAU/DBH.

Pengumuman

2020-03-16 00:00:00

Cegah Penyebaran Covid-19

'Jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker jika bepergian untuk mencegah penyebaran'


2016-12-16 00:00:00

Pengumuman

'Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara!!! Silakan hubu'


Jajak Pendapat

Seberapa puaskah anda atas layanan yang kami sajikan via website?

Statik Pengunjung

  • Hari Ini (30 Kunjungan)
  • Kemarin (121 Kunjungan)
  • Total (61219 Kunjungan)
lordcasino aresbet
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canlı casino ecopayz kaçak iddaa canlı bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin