Skip to main content

Makalah Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Banjarnegara



MAKALAH
“ Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Banjarnegara”

Oleh :
SHAUMU NURDIANTI, SH (Perencana Muda)


I.    PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)  adalah  “Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak”. Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi,  strategi  dan  intervensi  pembangunan,  dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.
Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah  (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan         suatu         kebijakan Pemerintah          dalam          rangka mewujudkan     Indonesia     sebagai Negara Layak  Anak.  Kebijakan ini merupakan upaya pencapaian dari pelaksanaan perlindungan anak  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  ini dilakukan  merujuk  pada  Konvensi Hak  Anak   yang  telah  diratifikasi Indonesia kedalam sistem hukumnya, dan  juga  sebagai  bentuk  komitmen Negara  Indonesia  turut  serta  dalam mewujudkan Dunia Layak Anak. Wujud  dari  pelaksanaan  kebijakan pengembangan         Kabupaten/Kota Layak  Anak  (KLA)  yang  dimulai pada tahun 2011 ini  adalah sebuah keunggulan/prestasi     yang     harus dicapai oleh setiap Kabupaten/Kota di Indonesia     yang     nantinya     akan dianugerahi        predikat        sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Agar dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah daerah harus melaksanakan pengembangan KLA.
Untuk itu menjadi penting mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah karena :
1.    Jumlah  anak yang rata-rata sepertiga dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja.
2.    Anak merupakan modal dan  investasi  sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara  di  masa yang akan datang. Pengabaian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan.

 

1.2    Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara Dalam Pengembangan KLA  adalah :
1.    Kabupaten Banjarnegara belum mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, terakhir menerima penghargaan pada tahun 2013 dengan predikat pratama;
2.    Gugus Tugas KLA belum sepenuhnya optimal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KLA di Kabupaten Banjarnegara;
3.    Peran Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat belum optimal;
4.    Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan anak di Kabupaten Banjarnegara mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah :
a.    Sumber Daya Manusia yang menangani Kabupaten Layak Anak belum semua mengikuti Pelatihan KHA, baru 7 (tujuh) orang yang mengikuti Pelatihan KHA;
b.    Belum semua Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara Layak Anak;
c.    Dari 35 Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara baru 14 yg merupakan Puskesmas Ramah Anak;
d.    Belum semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi Sekolah Ramah Anak; dan
e.    Masih  kurangnya ketersediaan Ruang Bermain Anak yang memenuhi standar.


1.3    Tujuan

Dilihat dari rumusan masalah tersebut maka dapat di simpulkan tujuan penyusunan makalah adalah Untuk mengetahui  situasi dan kondisi pelaksanaan KLA di Kabupaten Banjarnegara.
 
1.4    Metode
Penulis menggunakan metode kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, dimana penulis melakukan  studi  pustaka  dengan  membaca  buku  dan  laporan pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah yang merupakan Tim Gugus Tugas KLA.

 

II.    PEMBAHASAN

2.1    Kabupaten Layak Anak sebagai upaya Pemenuhan Hak Anak
Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah seseorang yang   belum   berusia   18   (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan peradaban manusia. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
Pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam KHA tersebut, berisi berbagai pasal terkait hak anak yang secara substansial dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:


1.    Hak Sipil dan Kebebasan
a.    Hak atas identitas.
Memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan  nama  (yang baik) dan kewarganegaraan anak (tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran) secara cepat dan gratis.
b.    Hak perlindungan identitas.
Memastikan berjalannya secara efektif sistem untuk pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan.
c.    Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat.
Jaminan hak atas setiap anak (atau melalui mekanisme Forum Anak) untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan- pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah. Memastikan setiap anak mendapatkan ruang dan mekanisme yang tepat untuk dapat mengeluarkan  pendapat  atau berekspresi secara merdeka sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
d.    Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama.
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan, pengarahan, bimbingan serta keteladanan dalam menjalankan praktek-praktek peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
e.    Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai.
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan kematangan dan usia mereka serta sesuai dengan minat dan bakat anak.
f.    Hak atas perlindungan kehidupan pribadi.
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa seijin dari anak tersebut (dan orang tuanya sebagai pemegang kuasa asuh anak yang bersangkutan) serta tidak diperbolehkan untuk mengekspose anak yang dikhawatirkan akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.
g.    Hak akses atas informasi yang layak.
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
h.    Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara dengan baik, menempatkan anak sebagai manusia yang  sama  dengan manusia lainnya. Anak dalam situasi  yang  khusus  tetap haruslah diposisikan sebagai anak tanpa harus mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.


2.    Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
a.    Bimbingan dan tanggungjawab orang tua.
Orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pengasuhan utama anak, oleh karena itu negara harus melakukan penguatan kapasitas bagi orang tua, menyediakan fasilitas, memberikan informasi dan pelatihan serta konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya.
b.    Anak yang terpisah dari orang tua.
Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan  terbaik  bagi anak.
c.    Reunifikasi.
Mempertemukan kembali anak dengan orang tuanya setelah terpisahkanbencana alam, konflik sosial, konflik bersenjata, atau karena orang tua berada di luar negeri adalah tanggung jawab negara.
d.    Pemindahan anak secara illegal.
Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
e.    Dukungan kesejahteraan bagi anak.
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak setelah keluarga, penguatan peran-peran desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan anak.
f.    Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga. Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya.
g.    Pengangkatan anak (adopsi).
Memastikan terselenggarakannya layanan pengangkatan anak (adopsi)yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui penetepan pengadilan, dipantau  (monitoring secara berkala), dan dievaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik anak.
h.    Tinjauan penempatan secara berkala.
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan.
i.    Kekerasan dan penelantaran.
Memastikan setiap anak tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.


3.    Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
a.    Anak penyandang disabilitas.
Memastikan setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya fasilitas serta layanan kesehatan yang maksimal dan terpenuhi kesejahteraannya.
b.    Kesehatan dan layanan kesehatan.
Memastikan tersedianya fasilitas dan terselenggaranya layanan- layanan kesehatan bagi anak secara komprehensif dan terintegrasi serta dengan standar kualitas yang terbaik.
c.    Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan.
Memastikan setiap anak untuk mendapatkan  akses  serta jaminan atas tingkat kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya serta tersedianya fasilitasi kesehatan yang memadai. Contohnya adalah adanya jamkesmas dan jamkesda.
d.    Standar hidup.
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh:  menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar  pendidikan,  dan  standar lingkungan.


4.    Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.
a.    Pendidikan.
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah.
b.    Tujuan pendidikan.
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
c.    Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya.
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya sesuai dengan minat dan bakat anak.


5.    Perlindungan Khusus.


a.    Anak dalam situasi darurat.
Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua / pengasuh / tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, dan sebagainya) perlu mendapatkan perlindungan khusus agar terpenuhi hak-hak dasarnya.
i.    Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh  kembang dan perlindungan secara optimal.
ii.    Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan bagi kepentingan perang (militer), apapun perannya.


b.    Anak yang berhadapan dengan hukum.
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum1 mendapatkan perlindungan dan akses yang baik atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan).
c.    Anak dalam situasi eksploitasi.
Masih adanya kondisi yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terancam, tertekan, terhambat aksesnya  dan  mengalami diskriminasi untuk tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) lainnya. Pemerintah harus memastikan adanya pencegahan dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak  berada  dalam  situasi eksploitatif dan memastikan tindakan penanganan yang tepat mulai dari layanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.
d.    Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya masing-masing.

Implementasi KLA di Kabupaten Banjarnegara sebagai gambaran situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dimulai dengan penggambaran situasi penguatan kelembagaan yang berpihak kepada anak (1 klaster indikator) dan 5  (lima) klaster indikator lainnya sebagai klaster substantif dari pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu :
1.    Hak sipil dan kebebasan;
2.    Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3.    Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4.    Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5.    Perlindungan khusus.

 

2.2    KLA Di Kabupaten Banjarnegara

2.2.1  PENGUATAN KELEMBAGAAN
     Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Pengembangan KLA cukup baik di dalam menyiapkan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan pemenuhan hak anak. Tabel di bawah ini memberikan informasi adanya berbagai regulasi daerah yang terhimpun dari berbagai OPD sebagai pelaksana dan pemberi layanan langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana terlihat dalam table sebagai berikut :

KLASTER PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN                                                                                                               
NOMOR TAHUN HAL                                                                          
Penguatan Kelembagaan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 460/237 2020 Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjarnegara
Hak Sipil dan Kebebasan

Perda No. 4 Tahun 2010

Perbup No. 52 Tahun 2014

2010

2014

Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan

Standar Pelayanan Publik Perpustakaan

Lingkungan Keluaraga dan Pengasuhan Alternatif

Perda No. 8 Tahun 2018

Perda No. 11 Tahun 2019

2018

2019

Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini

Pembangunan Ketahanan Keluarga

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Perda No. 18

Perda No. 14

Perda No. 3 Tahun 2019

2015

2013

2019

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

ASI Eksklusif

Kawasan Tanpa Rokok

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Perda 22 Tahun 2015 2015 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Perlindungan Khusus

Perda No. 10 Tahun 2017

Perda No. 3 Tahun 2015

Perda No. 9 Tahun 2019

2017

2015

2019

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA)

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (Hiv) Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Aids) Di Kabupaten Banjarnegara

Tata Cara Pelayanan Penanganan Perlindungan Terhadap Korban KKBGA dari tindak Kekerasan

 

Selain itu Kabupaten Banjarnegara telah menyusun RAD KLA Tahun 2020-2022, serta ruang partisipasi terhadap anak juga sudah dilaksanakan dengan baik hal ini di tunjukan dengan hadirnya Perwakilan FA dalam Musrenbang, kesempatan anak berkreasi melalui ajang apresiasi anak yang di dukung olah Dunia usaha. Namun Sumber Daya Manusia yang terlatih KHA masih sangan terbatas.

2.2.2 KLASTER HAK ANAK


A. Hak Sipil dan Kebebasan
Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan anak tidak hanya sebatas pengakuan secara biologis dan sosiologis semata, namun penting untuk mengakui keberadaan seorang anak dimana dia hidup dan tinggal secara formal oleh Negara melalui pencatatan (registrasi) dan pemberian kutipan Akta Kelahirannya.  Perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengupayakan hak indentitas anak cukup serius asarkan evaluasi KLA Tahun 2020, jumlah anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran masih rendah yakni pada tahun 2019 sebanyak 75,695 anak atau baru 28.52 %. Selain itu Informasi pelaksnaan Informasi Layak Anak dan Ruang Partisipasi Anak sudah berjalan dengan baik.

B. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Penyelenggaraan  Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kabupaten Banjarnegara bisa di gambarkan melalui : Angka pernikahan usia anak dengan kondisi tahun 2020 masih cukup tinggi yaitu 10.72 %; Lembaga konsultasi bagi keluarga seperti BKB, BKR dan PPKS; Program Pengasuhan Berkelanjutan dilaksanakan oleh 13 LKSA dan melalui Adopsi.

C. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Kesehatan sangat berperan penting dalam upaya pencapaian KLA, dibuktikan degan banyaknya indikator dalam KLA, yaitu 9 indikator. pemerintah daerah mendorong layanan kesehatan dasar dengan standar tertinggi bagi anak serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat agar anak  tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kondisi Kabupaten Banjarnegara Pada tahun 2019, pada 9 indikator dimaksud adalah :
1.    Angka Kematian Bayi (AKB) jumlah kematian bayi sebesar 191 dengan kelahiran hidup sebesar 15.733.
2.    Status Gizi Anak prevalensi gizi buruk sebesar 0,07
3.    Persentase ASI ekslusif 61,4 %
4.    Persentase Puskesmas/RS Ramah Anak sebesar 42,85%
5.    Persentase Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 97,5
6.    Lembaga Layanan Kesehatan Khusus bagi Anak  layanan khusus dalam hal ini adalah layanan untuk kesehatan reproduksi remaja;layanan bagi anak Korban Penyalahgunaan alkohol dan NAPZA;layanan terhadap anak dengan HIV/AIDS;layanan terhadap anak dengan gangguan kesehatan jiwa; dan layanan kesehatan terhadap anak penyandang disabilitas
7.    Peningkatan Kesejahteraan Anak dari Keluarga Kurang Mampu terdapat sekitar 42.254 anak yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu
8.    Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dalam hal ini air minum sebesar 95.29%
9.    Tersedia Kawasan Tanpa Rokok hamper di seluruh lingkungan perkantoran, pelayann kesehatan dan sekolah sudah bebas asap rokok

D. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Pendidikan merupakan modal dasar peningkatan sumber daya manusia agar kedepannya anak tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan.
Pelaksanaan pemenuhan hak anak pada kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kabupaten banjarnegara dapat di gambarkan melalui;
1.    Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Banjarnegara sebesar 77,02% di tahun  2020.
2.    Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari jenjang pendidikan dasar (SD/MI/Paket A sebesar 97,48% serta SMP/MTs/Paket B) sebesar  74,57%di tahun 2020
3.    Sekolah ramah anak sebesar 27.88% di tahun 2020
Berbagai upaya telah di lakukan oleh Kabupaten Banjarenegara sebagai bentuk ikhtiar pemenuhan hak anak di bidang Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya dengan: 1). memfasilitasi semakin banyaknya Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan  anak  usia dini mencapai 999 lembaga yang tersebar di 20 Kecamatan; 2). program 1 Desa 1 PAUD; 3). Menyelenggarakan berbagai event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara maupun parapihak yang peduli terhadap anak; 4). melakukan pendataan terhadap Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya memasukkan anak putus sekolah ke dalam penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C untuk pendidikan setara SD, SLTP dan SLTA; dan 5).memberikan pendidikan keterampilan (Pendidikan Kecakapan Hidup).

E.    Perlindungan Khusus
Perlindungan Khusus ini sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang tentang perlindungan khusus anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhunya hak anak agar dapat hidup, tubuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdiri dari :
1.    Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (AMPK)
2.    Upaya Keadilan Restorasi Bagi Anak Pelaku Kejahatan
3.    Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Situasi Bencana
4.    Situasi Anak yang Bekerja dan Pekerja Anak
Klaster Perlindungan Khusus salah satu indikatornya adalah jumlah kekerasan jumlah atau angka kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kekerasan terhadap anak adalah fenomena gunung es, secara kultural sulit untuk dideteksi  dan  masih sering dianggap sebagai persoalan domestik atau urusan rumah tangga masing-masing keluarga sehingga banyak yang tidak terlaporkan atau diketahui oleh orang lain. Namun demikian setiap terjadi kekeran yang di laporkan terlayani 100% oleh P2TP2A Kabupaten Banjarnegara.

III.    KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Pengembangan Kabupaten Layak Anak  sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak, baik PemerintaH Kabupaten maupun Pemerintahan Desa. Sehingga kebijakan dan program yang di susun bisa ter implementasi dengan baik. Pengembangan Kabupaten Layak Anak  juga membutuhkan SDM yang faham dengan Hak-Hak Anak dalam hal ini harus sudah terlatih KHA, sehingga Sumber daya manusia mindset/pola pikir dalam pemenuhan hak anak lebih terpat sesuai dengan aturan yang ada selain itu Optimalisasi peran Dunia Usaha dan Masyarakat sangat di butuhkan agar mampu melahirkan berbagai ide dan menuangkan dalam bentuk ajang apresiasi anak.
Kabupaten Banjarnegara memiliki banyak sumber daya yang baik, agar terwujudnya pengembangan KLA di Kabupaten Banjarnegara maka harus lebih berkreasi, berinovasi dalam mengembangkan segala potensi yang ada.

3.2 Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus lebih maksimal dalam pelaksanaan strategi-strategi yang telah di tetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak seperti : 1). Membuat program kegiatan dan pengaturan langkah dan tindakan untuk pemenuhan hak anak dan di upayakan untuk program kegiatan pemenuhan Hak Anak selalu berinovasi; 2). Membuat Program dan kegitan Evaluasi sebagai langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan mempebaiki kekeliruan dalam upaya pengembangan KLA dengan memperhatikan berbagai aspek terkait dan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini bertujuan agar kedepannya pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Banjarnegara berjalan secara maksimal dan Predikat Kabupaten Layak Anak bisa di raih kembali, selain itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga harus melakukan langkah-langkah kongkrit lainnya seperti :
1.    Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu mengadakan sosialisisasi tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara rutin dan berkelanjutan sampai pada tingkat kelurahan agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan KLA khususnya terkait program-program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat dapat ikut mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Banjarnegara.
2.    Perlu mengadakan monitoring secara rutin bersama seluruh anggota Gugus Tugas KLA, sehingga dapat dijadikan sarana untuk saling curah gagasan sekaligus penguatan komitmen dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Banjarnegara.
3.    Kepada para pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat melakukan koordinasi komunikasi yang lebih intensif agar seluruh program kerja yang ada dapat terkoordinir dengan baik, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kekurangan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA.
4.    Kepada Forum Anak Kabupaten Banjarnegara harus lebih berani menyampaikan segala aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara,  sehingga hak-hak dan kebutuhan anak di Kabupaten Banjarnegara dapat terpenuhi secara maksimal.
5.    Dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, serta tanggap terhadap permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya.


DAFTAR PUSTAKA

1.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4.    Permen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5.    Permen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6.    Permen Nomor 13 Tahun 2011 tentang  Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak;
7.    Permen Nomor 14 Tahun 2011 tentang  Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
8.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
10.    Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
11.    Surat Keputusan Bupati Banjarnegara No. 460/237 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten Banjarnegara.
12.    Rencana Aksi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2022

 

Pengumuman

2022-04-07 00:00:00

SELAMAT DAN SEMANGAT MENJALANI BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIYYAH

'Allah Ta’ala berfirman,“Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepad'


2020-03-16 00:00:00

Cegah Penyebaran Covid-19

'Jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu memakai masker jika bepergian untuk mencegah penyebaran'


2016-12-16 00:00:00

Pengumuman

'Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara!!! Silakan hubu'


Jajak Pendapat

Seberapa puaskah anda atas layanan yang kami sajikan via website?

Statik Pengunjung

  • Hari Ini (9 Kunjungan)
  • Kemarin (80 Kunjungan)
  • Total (88244 Kunjungan)
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahiscom kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahissitelerikaydol.com betcupslot.com betebeteuyelik.com betlikecasino.com betovisgirisadresi.com betturkeyslot.com betvoleslot.com bonusverenfirmalar.com fenomenbetgirisadresi.com kalebetguncelgiris.com kralbetslot.com matadorbetslot.com milosbetguncelgiris.com piabetcanlicasino.com sahabetslot.com venusbetslot.com
lordcasino aresbet